## Drama Politik Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Bebas dari Tahanan, Perpecahan Publik Makin Tajam
Korea Selatan kembali dihebohkan oleh babak terbaru drama politiknya. Pada Jumat, 7 Maret, Pengadilan Distrik Seoul Pusat memutuskan untuk membatalkan penahanan Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah ditahan sejak 15 Januari atas tuduhan pemberontakan menyusul penetapan darurat militer pada 3 Desember 2024. Keputusan ini memicu reaksi beragam, mempertegas perpecahan tajam yang tengah melanda negeri ginseng tersebut.
Penahanan Presiden Yoon di Pusat Penahanan Uiwang, selatan Seoul, merupakan peristiwa bersejarah, menandai kali pertama seorang presiden Korea Selatan yang sedang menjabat ditangkap oleh penegak hukum. Penangkapan dramatis tersebut, yang melibatkan lebih dari 1000 petugas penegak hukum, bahkan memerlukan penggunaan tangga dan alat pemotong kawat untuk menembus barikade Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berupaya mencegah penangkapan. Insiden ini terjadi setelah upaya sebelumnya pada 3 Januari gagal. Presiden Yoon, dalam pesan video yang dirilis, menyatakan kepatuhannya terhadap proses hukum, sembari menegaskan ketidaksetujuannya terhadap legalitas penangkapan tersebut dan menuding adanya penyerbuan ilegal ke kediamannya. Ia menekankan keputusannya untuk menyerahkan diri bertujuan menghindari pertumpahan darah.
Pengadilan membatalkan penahanan Presiden Yoon berdasarkan alasan teknis. Putusan tersebut berfokus pada waktu penyampaian dakwaan, yang dinilai pengadilan terjadi beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir. Pengadilan menolak argumen jaksa yang menyatakan dakwaan disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, menekankan bahwa hukum acara pidana Korea Selatan mengharuskan penyampaian dakwaan dalam hitungan hari, bukan jam atau menit. Selain itu, pengadilan juga mengabulkan gugatan yang mempertanyakan kewenangan Kantor Penyelidikan Korupsi Pejabat Tinggi dalam menyelidiki dugaan pemberontakan Presiden Yoon, dengan alasan hal tersebut di luar lingkup investigasi mereka.
Reaksi terhadap pembebasan Presiden Yoon pun terbelah. Tim pengacara Presiden Yoon menyambut baik putusan tersebut, menyatakannya sebagai penegasan supremasi hukum di Korea Selatan dan mendesak jaksa untuk segera membebaskan kliennya. Kantor kepresidenan juga menyatakan sambutan hangat dan berharap Presiden Yoon dapat segera kembali menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat (DP), partai oposisi utama, mengecam keras keputusan pengadilan dan menudingnya sebagai “pembebasan pemimpin pemberontakan.” Ketua DP, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa kesalahan perhitungan jaksa tidak menghapus fakta pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Yoon dengan upaya kudeta militernya. Partai Demokrat pun menyerukan jaksa penuntut untuk mengajukan banding.
Peristiwa ini kembali menyoroti perpecahan politik yang mendalam di Korea Selatan. Sebelum penetapan darurat militer, Presiden Yoon telah menghadapi berbagai kontroversi, termasuk tuduhan penerimaan hadiah mewah untuk istrinya, dan melemahnya kekuasaannya akibat mayoritas parlemen yang dikuasai oposisi. Penangkapannya, yang juga diikuti pemakzulan terhadap presiden sementara Han Duck-Soo dan pengangkatan Menteri Keuangan Choi Sang-mok sebagai penjabat presiden, menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya situasi politik di Korea Selatan. Kebuntuan antara aparat penegak hukum dan Paspampres, serta demonstrasi pendukung dan penentang Presiden Yoon yang berlangsung di luar kediamannya, semakin mempertegas polarisasi masyarakat.
Penangkapan dan pembebasan Presiden Yoon merupakan satu babak dalam drama politik yang masih jauh dari selesai. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang supremasi hukum, kekuatan lembaga negara, dan masa depan politik Korea Selatan. Dampak jangka panjang dari krisis politik ini terhadap stabilitas dan kemajuan negara masih belum dapat dipastikan. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau dengan seksama.
